Informasi terkini, wawasan kepatuhan fiskal, dan tips praktis mengelola kewajiban pajak perusahaan maupun orang pribadi agar efisien dan bebas risiko sanksi.
Panduan resmi SPP-TDLN PMK 49/2026: mekanisme pemungutan PPN transaksi digital luar negeri, formula 11/111, rantai setor 7 hari, dan kredit pajak masukan.
Panduan resmi pajak jual beli tanah & bangunan: tarif PPh Final 2,5% PP 34/2016, validasi formal e-PHTB DJP Online, BPHTB 5% pembeli, aspek PPN 11%, dan pelaporan SPT.
Panduan resmi keberatan dan banding pajak UU HPP: syarat formal Pasal 25 UU KUP, risiko denda 30% dan 60%, alur sidang Pengadilan Pajak, dan mitigasi SKPKB.
Panduan resmi pajak hibah dan warisan UU HPP: kriteria bebas PPh garis lurus satu derajat, syarat SKB pengalihan tanah/bangunan, validasi BPHTB, dan lapor SPT.
Panduan resmi penyusutan fiskal & amortisasi PMK 72/2023: tarif kelompok harta 1-4, bangunan permanen >20 tahun, metode garis lurus vs saldo menurun, dan koreksi SPT 1771.
Panduan resmi pajak dividen orang pribadi & badan: syarat bebas PPh reinvestasi 3 tahun PMK 18/2021, tarif PPh Final 10%, 12 instrumen investasi valid, dan mitigasi SP2DK.
Panduan resmi pajak sewa tanah dan bangunan: ketentuan PPh Final Pasal 4(2) 10%, service charge, aspek PPN 11%, rumus klausul kontrak gross-up legal, serta rekonsiliasi ekualisasi SPT Badan 1771.
Panduan resmi fasilitas Pasal 31E UU PPh: perhitungan diskon tarif 50% (efektif 11%), batasan peredaran bruto komprehensif Rp 50 Miliar, simulasi laba kena pajak, dan ekualisasi SPT Tahunan Badan 1771.
Panduan resmi Transfer Pricing & Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc) PMK 172/2023: batasan omzet Rp 50 M / transaksi Rp 20 M, pinjaman tanpa bunga pemegang saham, dan penanganan SP2DK hubungan istimewa.